Implementasi Kebijakan Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.9Keywords:
policy implementation, remuneration, performance of civil servantsAbstract
The remuneration policy is a policy issued by the central government to give awards to civil servants on the professionalism of the work done. Remuneration is based on performance appraisal that is the target of employee and workplace behavior. This study aims to describe and analyze the implementation of the remuneration policy to improve the performance of civil servants at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang, and to describe and analyze the factors that affect the implementation of the remuneration policy to improve the performance of civil servants at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang. The results showed that the implementation of the remuneration policy at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang can improve the performance of civil servants because the remuneration is based on the workload and responsibilities of employees. There are supporting factors and obstacles inthe implementation of remuneration policies that affect the policy implementation process.
References
Agustino, Leo. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
Dharma, Agus. (1986) Manajemen Personalia: Teknik dan Konsep Modern. Jakarta: Erlangga
Handoko. (1987). Manajemen Personalia dan sumber Daya Manusia, Edisi Kedua. BPFE, Yogyakarta.
Hasibuan, Malayu. (2012) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Keputusan Menteri Keuangan 279/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Miles, B Matthew & Huberman, A. Michael. (2009). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru. Penerjemah oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
Muwwardi. (2009). Remunerasi dan Keadilan Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nursadi, Harsanto. (2011). Lengkap Sudah Remunerasi Bagi Penegak Hukum. Dapat diakses pada http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e532749ee1f0/lengkap-sudah-remunerasi-bagi-penegak-hukum/ [Diakses 09 Oktober 2016].
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengusulan dan Pemeberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Bada Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Malang.
Pomardi Simbolon. (2008). Upaya Meningkatkan Kinerja PNS. Dapat diakses pada http://pormadi-simbolon.blogspot.com/2008/06.html/ [Diakses tanggal 20 Juni 2016].
Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara
Wahab, Solichin Abdul. (2010) Analisis Kebijaksanaan “Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negaraâ€. Jakarta: Bumi Aksara.
Werther, W.B., & K. Davis. (1982) Personal Management and Human Resources. Tokyo: McGraw Hill Ltd.
Downloads
Published
Issue
Section
License
If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author for the paper will receive an email prompting them to login into Author Services; where via the JIAP Author Licensing Service they will be able to complete the license agreement on behalf of all authors on the paper.
