Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik antara Transportasi Konvensional dan Transportasi Online (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)

Authors

  • Andri Trisna Universitas Brawijaya
  • M. R. Khairul Muluk Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.9

Keywords:

Role of Government

Abstract

The entry of online transportation phenomenon in Malang City has caused conflict to conventional transportation. This is because there is no regulation governing the phenomenon of online transportation. In fact, the role of government as a provider of public facilities for the community, including protecting their rights from influence of corporate monopoly. However, at the local government level, there is limited authority in the law. 23 of 2014 on Regional Government. Thus, local need strong legal force to resolve transportation conflicts in Malang. This study used qualitative descriptive governments method focusing on analysis of local government role in conflict resolution between conventional transportation and online transportation through Howlett and Ramesh Policy Instruments. The results of this study that the Government of Malang is more inclined towards the Compulsory Instrument by applying PM No.108 Year 2017 as the legal basis in resolving the conflict between conventional transportation and online transportation in Malang.

References

Freischlad, Nadine. (2017). Uber was catching up with rivals in Southeast Asia. Now the gapcould be widening. Tersedia pada https://www.techinasia.com/uber-vs-grab-vs-go-jek [Diakses pada 20 Oktober 2017].

Go-jek. (2018a). About Go-jek. Tersedia pada https://www.go-jek.com/about/ [Diakses pada 11 Mei 2018].

Go-jek. (2018b). [Online image]. Tersedia pada: https://www.go-jek.com/ [Diakses pada 11 Mei 2018].

Grab. (2018a). Forward Together: A Southeast Asian Journey. Tersedia pada https://www.grab.com/id/en/about/ [Diakses pada 11 Mei 2018].

Grab. (2018b). [Online image]. Tersedia pada: https://www.grab.com/id/ [Diakses pada 11 Mei 2018].

Indrajit, Richardus Eko. (2002a). Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi e-Government. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Indrajit, Richardus Eko. (2002b). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: ANDI.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan Electronic Government.

Muluk, M.R. Khairul. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah, (Cet. Pertama). Malang: Bayumedia Publishing.

Muluk, M.R. Khairul. (2009). Peta Konsep: Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, (Cet. Pertama). Surabaya: ITS Press.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum.

Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Suaedi, Falih., & Wardiyanto, Bintoro. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Usman, Husaini., & Akbar, Purnomo Setiady. (2006). Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. Keenam). Jakarta: Bumi Aksara.

Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.

Uber. (2018). Tentang Kami: Kami Memicu Peluang dengan Menggerakkan Dunia. [Internet]. Tersedia pada: https://www.uber.com/id/about/ [Diakses pada 11 Mei 2018].

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Downloads

Published

2018-10-02